PORT MORESBY, KATAMEDIA.NET – Roda pesawat yang membawa rombongan delegasi Pemerintah Indonesia berikut bantuan kemanusiaan mendarat mulus di landasan pacu Bandara Internasional Jacksons, Port Moresby, Papua Nugini, Selasa, 9 Juli 2024, pukul 09.05 waktu setempat atau 06.05 WIB.
Sesaat setelah pesawat berhenti dengan sempurna, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama rombongan turun dan disambut oleh Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko, Menteri Pertahanan selaku Menteri Koordinator Bidang Kebencanaan Papua Nugini Billy Joseph.
Dan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Andriana Supandi. Ihwal kedatangan Kepala BNPB sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia di Port Moresby itu adalah untuk mengantarkan langsung bantuan kemanusiaan dan memastikan bahwa dukungan internasional yang dibawa telah tiba kemudian diserahterimakan dalam kondisi baik.
Sebelumnya, bantuan kemanusiaan senilai 17,5 miliar itu dilepas Presiden Joko Widodo dari Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. Setibanya di Port Moresby, pihak otoritas Bandara Internasional Jacksons segera membongkar isi perut pesawat cargo yang membawa bantuan kemanusiaan.
Bantuan yang diberikan dengan total 80,5 ton itu terdiri dari 20 set tenda pengungsi, 300 set tenda keluarga, 50 set genset 5kVA, 15 unit lampu solar, 500 paket obat-obatan, 1.000 paket peralatan kebersihan, 1.000 set peralatan memasak, 2.000 lembar matras, 2.000 lembar selimut, 1.000 paket sembako, 4.000 paket makanan siap saji, 500 box air mineral kemasan 600 ml, 1.000 box mie instan dan 1.000 tas beras dengan masing-masing seberat 5kg.
Selain itu, bantuan obat-obatan lebih dari 9 ton dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia senilai 1,5 miliar turut disalurkan dan terdiri dari paket makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, hygiene kit, water purifier, serta obat-obatan pelayanan dasar.
Suharyanto menyampaikan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk inisiatif Pemerintah Indonesia untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Provinsi Enga yang terjadi pada akhir Mei 2024 dan telah menewaskan lebih dari 600 jiwa.
Pada kesempatan itu, Kepala BNPB juga menyampaikan rasa keprihatinan dan duka yang mendalam dari Presiden Joko Widodo atas bencana yang telah berdampak kepada 70.000 lebih warga di Papua Nugini. Pengiriman bantuan ini juga merupakan bentuk simpati dan solidaritas Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara sahabat yang sedang dilanda bencana alam.
“Bantuan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan antara kedua negara dalam bidang penanggulangan bencana,” ujar Suharyanto dalam siaran pers yang diterima dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa.
Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban penderitaan warga terdampak sekaligus guna memperkokoh hubungan antara Indonesia dan Papua Nugini sebagai mitra di bidang ekonomi, keamanan, pertahanan dan politik internasional di kawasan Pasifik.
“Selain untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat terdampak, Pemerintah Indonesia juga bermaksud untuk mendorong dan mengenalkan konsep ketahanan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik,” terangnya.
Dalam lawatan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa pemberian bantuan kepada negara sahabat sebelumnya juga sering dilakukan Pemerintah Indonesia. Tidak hanya terkait kebencanaan saja, Pemerintah Indonesia juga pernah memberikan bantuan kemanusiaan atas konfilk yang terjadi di Gaza.
Hal itu menjadi komitmen Pemerintah Indonesia yang menjunjung tinggi asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi sekaligus menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
“Kami akan terus mendukung upaya untuk mewujudkan penanggulangan bencana lebih baik di Asia-Pasifik, prestasi dan kekuatan kita terbentuk atas kolaborasi maju bersama dan tidak meninggalkan seorangpun,” tegasnya.
“Hal yang selalu menjadi prinsip utama penanggulangan bencana, Solus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tutup Suharyanto.
